Ini Jawaban ForBALI Untuk Paslon Yang Ingin Mendukung Gerakan Bali Tolak Reklamasi
- 13 Januari 2018
- 21:41 WITA
- News
RedRiceBalinews.com, DENPASAR
ForBALI menggelar aksi terbuka di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Sabtu siang ( 13/1/2018). Dalam aksi tersebut, forBali menegaskan bahwa aksi yang dilakukan itu adalah aksi terbuka, artinya siapa saja boleh hadir dan ikut dalam aksi tersebut termasuk kedua pasangan calon gubernur dan wakilnya, yang penting ia memiliki sikap yang sama yaitu menolak rencana reklamasi teluk Benoa.
“Seperti yang saya sampaikan, undangan ini terbuka, siapa saja boleh ikut, mau calon gubernur yang mana saja boleh ikut sepanjang tidak memakai atribut partai politik dan ikut aturan yang dibuat oleh forBALI silahkan ikut, tapi kalo mau orasi, jangan”, kata koordinator forBALI, Wayan Gendo Suardana dalam sambutan orasinya.
Ia menegaskan bahwa gerakan forBALI tidak memihak ke pasangan calon manapun, dan belum menentukan sikap dalam pilkada Bali ini. Ia mengatakan, kalau ingin meyakinkan masyarakat Bali khususnya gerakan tolak reklamasi bahwa mereka (pasangan calon gubernur dan wakil) berkomitmen ikut mendukung gerakan ini maka tidak perlu bertemu dengan kordinator forBALI. “Tidak perlu bertemu dengan masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak reklamasi, tetapi mereka harus melakukan tindakan yang nyata dulu yang menunjukan bahwa mereka benar-benar menolak rencana reklamasi teluk benoa. Apabila hal itu telah dilakukan barulah, silahkan masyarakat, khususnya barisan gerakan tolak reklamasi menilai mana yang benar-benar berkomitmen untuk memperjuangkan teluk Benoa,” paparnya dalam orasi.
Pada kesempatan itu Gendo membeberkan jawaban ForBALI kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bali yang mendukung gerakan tolak reklamasi teluk benoa. Kepada calon Gubernur Bali Wayan Koster yang merupakan anggota DPR RI, apabila menolak reklamasi harus bernai bersurat ke Presiden Jokowi untuk membatalkan reklamasi teluk benoa. “kalau memang Pak Koster menolak reklamasi, berani gak dia bersurat kepada Presiden minta untuk membatalkan reklamasi teluk Benoa dan mencabut perpres No. 51 Tahun 2014,” tegas Gendo. Setelah itu partai politiknya PDIP, melakukan hal yang sama memerintahkan seluruh anggota fraksinya yang ada di DPR RI, terutama di komisi IV agar mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan reklamasi dan minta Presiden Jokowi agar membatakan Perpres. “Dan juga minta kepada anggotanya yang ada di DPRD Bali untuk melakukan hal yang sama,” tandas Gondo .
Begitujuga dengan calon gubernur IB Rai Dharmawijaya Mantra. “Pak Rai Mantra yang masih menjabat sebagai waki kota Denpasar ,maka hari ini kalau mau meyakinkan masyarakat Bali bahwa menolak reklamasi segera bersurat kepada presiden, nyatakan bahwa Wali Kota Denpasar menolak reklamasi teluk Benoa dan minta perpres No. 51 Tahun 2014 dicabut,” papar Gendo.
Pada kesempatan itu Gendo juga menegaskan hal serupa kepada Sudikerta calon wakil gubernur bali dan saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur bali. “Kalau benar Pak Sudikerta menolak reklamasi maka buat surat yang sama, atas nama wakil Gubernur minta kepada presiden agar membatalkan perpres No. 51 dan batalkan reklamasi teluk Benoa,” tandas Gendo.
Tidak ketinggalan partai Demokrat juga diingatkan oleh Gendo. Selaku partai yang membuat pakta integritas menolak reklamasi dan menjadi partai pendukung paslon Mantra – Kerta, “ Janji bahwa mendukung kajian Unud, mendukung putusan PHDI, mendukung aspirasi masyarakat untuk menolak reklamasi teluk Benoa itu kita apresisasi, tapi itu tidak cukup,” kata Gendo. Ia menantang keberanian Partai Demokrat membuat surat yang ditandatangai ketua umum Demokrat SBY, meminta Presiden Jokowi agar Perpres No. 51 Tahun 2014 agar dicabut. “ Berani tidak meminta kepada Presiden Jokowi agar membatalkan reklamasi teluk Benoa , dan juga partai Golkar beserta partai-partai pendukungnya yang lain berani tidak melakukan hal yang sama, kalau berani baru pakta integritasnya berlaku,” tandas Gendo dalam orasinya yang menggelora. Tim RRBNC
Komentar