“Reformulasi Penyitaan Harta Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Dalam Pemenuhan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti” Antarkan Yogi Yasa Wedha Raih Gelar Doktor
- 29 Maret 2022
- 13:03 WITA
- Education
DENPASAR, Balitopnews.com - Yogi Yasa Wedha, Seorang pendidik Universitas Mahasaraswati, Managing Partner dan Direktur Utama PT Empat Warna Komonikasi melanjutkan pendidikan Doktornya (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Berkat ketekunan dan perjuangannya gelar Doktor pun bisa diraih pada Ujian Terbuka Promosi Doktor, Selasa (22 Maret 2022) di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan disertasi berjudul “Reformulasi Penyitaan Harta Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Dalam Pemenuhan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti”.
Ujian Terbuka Promosi Doktor dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.,M.Hum, serta Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS selaku Promotor, Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH selaku Kopromotor 1, Dr. Putu Gde Arya Sumerta Yasa, SH., M.Hum selaku Kopromotor II, dan di uji oleh 4 dewan penguji/penyanggah lainnya.
Dalam disertasinya Yogi Yasa Wedha, mengungkapkan penyitaan memiliki peran strategis tidak hanya untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, juga memiliki peran penting dalam mengembalikan setiap terjadinya kerugian keuangan negara, baik melalui pidana tambahan perampasan aset maupun melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
Kedua, reformulasi penyitaan memiliki urgenitas untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemenuhan pembayaran uang pengganti, adanya kekaburan norma pada Frase kata “dapat” di Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengakibatkan pelaksanaan sita eksekusi untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti tidak berjalan sesuai yang dikehendaki bahkan illusoir/hampa.
Karenanya reformulasi penyitaan perspektif ius constituendum seyogyanya segera dilakukan sebagai langkah antisipasif untuk menyelamatkan atau mencegah berpindah/hilangnya harta kekayaan milik tersangka.
Ketiga dilakukan penyitaan harta benda tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan setidaknya untuk dua kepentingan yaitu asset recovery dan sebagai jaminan pemenuhan pembayaran uang pengganti.
https://www.unud.ac.id/in/berita-fakultas734-Disertasi-Mengangkat-Judul-Reformulasi-Penyitaan-Harta-Tersangka-Tindak-Pidana-Korupsi-Sebagai-Solusi-Dalam-Pemenuhan-Eksekusi-Pembayaran-Uang-Pengganti.html(gix)
Komentar